Dinkes Sulsel lakukan monev aksi stop stunting di kabupaten/kota



Makassar (ARSIP DUNIA) – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) aksi stop stunting (kekerdilan) tahap pertama di berbagai kabupaten/kota, setelah dua bulan Tim Pendamping Gizi ditempatkan di masing-masing lokus sejak 14 Mei 2022. 

“Ini merupakan monev awal setelah kurang lebih dua bulan Tim Pendamping Gizi ditempatkan di wilayah lokus,” ujar Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan Andi Nurseha di Makassar, Kamis.

 

Ia mengatakan monitoring dan evaluasi itu melibatkan OPD lintas sektor, TGUPP, Tim Pakar Unhas, kepala desa dan camat wilayah setempat. 

“Monev ini akan dilanjutkan dengan turun ke lapangan untuk melihat kondisi riil data yang diperoleh oleh Tim Pendamping Gizi,” tambah Nurseha.

Selanjutnya, Andi Nurseha mengatakan bahwa keterlibatan penuh OPD lintas sektor sangat menunjang keberhasilan program pengentasan stunting di wilayah lokus. 

Ia memberi contoh, jika ada keluarga yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan, maka pihaknya bisa melakukan koordinasi bersama Dinas Sosial. Contoh lain adalah soal ketersediaan air bersih dalam wilayah lokus, melalui monev ini, Dinkes dapat mengkomunikasikan dengan dinas terkait untuk ditindaklanjuti.

 

Menurut dia, ada determinan yang perlu didukung, misalkan untuk pastikan satu keluarga wajib memiliki kartu jaminan kesehatan, harus berkoordinasi di Dinas Sosial.

“Alhamdulillah teman-teman Dinsos sangat luar biasa care, ketika dikoordinasikan langsung bisa diproses,” kata Andi Nurseha.

 

Andi Nurseha juga menjelaskan bahwa pemilihan 10 lokus dengan angka prevalensi stunting tertinggi didasarkan pada data Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

 

“Langkah awal mereka harus lakukan pengumpulan base line data, selanjutnya dari data EPPGBM, tapi otomatis untuk tahun ini mereka turun untuk mengumpulkan data real di lapangan, selanjutnya dari data real melalui instrumen data baru mereka bisa lanjut ke tahap wawancara dan pemeriksaan,” jelas Andi Nurseha.

 

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan untuk menentukan adanya stunting melalui metode antropometri yang diatur dalam Permenkes Nomor 2 Tahun 2022 berupa pengukuran tinggi, berat badan, lingkar badan, bukan hanya pada Balita dan anak, namun juga pada remaja, ibu hamil dan menyusui, serta calon ibu.

 

Untuk menuntaskan seluruh data dan pemeriksaan pada masing-masing lokus, Tim pendamping Gizi dibantu oleh tenaga posyandu, puskesmas maupun perangkat desa. 

 

“Di lokus itu penduduk banyak petani kadang tidak ke posyandu jadi Tim Pendamping door to door. Ini dibantu oleh Kader Posyandu, aparat desa, terus ada tenaga puskesmas, tapi yang melakukan pengukuran tetap dari Tim Pendamping,” ujarnya.

 

Menurut dia, telah dilakukan monitoring dan evaluasi pada 14 Kabupaten/Kota di antaranya Kabupaten Luwu Utara, Kepulauan Selayar, Jeneponto, Barru, Sinjai, Bone, Maros, Pangkep, Tana Toraja, Soppeng, Wajo, Sidrap, Kota Makassar dan Parepare. Hingga saat ini, proses Monev terus berlanjut dan tengah dilaksanakan di Kabupaten Luwu.

 

Intervensi berupa pemberian biskuit untuk ibu hamil dan vitamin (taburia) juga tengah didistribusikan di 240 lokus stunting

 

Andi Nurseha menyebutkan pada Agustus hingga September tahun ini akan kembali dilakukan survei status Gizi Indonesia. 

“Semoga angka stunting terus turun di Sulsel,” ujarnya.

Pengentasan stunting atau anak tumbuh kerdil merupakan program nasional untuk menciptakan generasi emas yang didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Secara serius, untuk mencapai target 14 persen prevalensi penurunan stunting pada 2022, dibentuk Tim Pendamping Gizi yang telah tersebar pada 10 lokus di masing-masing 24 Kabupaten/Kota.

By pass

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.