Inspektorat DKI panggil ASN yang pamer gaji Rp34 juta



Jakarta (ARSIP DUNIA) – Inspektorat Provinsi DKI Jakarta akan memanggil ASN yang pamer gaji Rp34 juta di media sosial pada Rabu (24/5).


“Ya insya Allah, Inspektorat panggil yang bersangkutan untuk menjelaskan lebih lanjut. Besok (24/5) dipanggil,” kata Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Penegasan tersebut terkait dengan viralnya pernyataan oknum ASN DKI yang memamerkan besaran gajinya.

Pernyataan tersebut diunggah akun Twitter @Ngabila.

Dalam unggahan pada 15 Mei 2023, akun @Ngabila mengunggah pernyataan sebagai berikut: “Saya teman Menkes setiap saat bisa kita kritik kapan saja. Saya bukan bawahannya. ASN mah klo mau jilat atasannya lgs yg promosiin. Saya eselon 4 di DKI THP udah 34 jt sebulan, ngapain capek-capek jadi eselon dua kementerian. Kalau ga kenal saya, jgn nakar saya. Pasti salah,” kata dia.

Syaefuloh Hidayat menjelaskan, pemanggilan terhadap ASN Dinas Kesehatan DKI yang menjabat sebagai Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi atas nama Ngabila Salama.

 

Syaefuloh juga menyebutkan Plt Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati telah melaporkan hasil pemanggilan Ngabila ke Inspektorat DKI.


“Kasus Ngabila, Alhamdulillah kemarin sudah direspon dengan cepat oleh Bu Plt Kadinkes. Jadi, yang bersangkutan sudah dipanggil di Dinas Kesehatan dan dikonfirmasi serta diklarifikasi. Hasilnya dari Dinas Kesehatan sudah disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah dan ke tim kami Inspektorat, saya sudah baca itu,” kata Syaefuloh.


Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama yang dikutip melalui laman elhkpn.kpk.go.id pada periodik 2022 hanya Rp73.188.080.


Sementara gaji yang diterima Ngabila Rp34 juta per bulan. Sehingga, yang bersangkutan diminta segera melaporkan seluruh aset yang dimilikinya.

 

“Saya akan mencoba besok mendalami dan kalaupun beliau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang sesungguhnya, tentu kami akan mendorong untuk segera melakukan perbaikan, dan kami koordinasikan dengan KPK,” kata Syaefuloh.


Seluruh pejabat, kata Syaefuloh memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan harta kekayaan ke KPK dengan mencantumkan seluruh aset yang dimilikinya termasuk juga asal-usul perolehannya sebagai pertanggungjawaban dari pejabat kepada publik.

 

 

 

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: ASN DKI pemamer gaji Rp34 juta dipanggil Inspektorat pada Rabu (24/5)

By pass

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *