Perusahaan jasa ekspedisi PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) mengeluarkan dana Rp37 juta rupiah untuk mengganti biaya beras bantuan sosial Presiden RI (beras Banpres) sebanyak 3,4 ton yang rusak dalam proses pengiriman.
“JNE bayar beras yang rusak dengan cara honornya dipotong. Namanya debit note,” ujar Pengacara JNE, Hotman Paris. dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta Utara, Kamis.
Hotman mengatakan biaya penggantian beras rusak tersebut ditanggung oleh pihak JNE melalui skema potong honor yang seharusnya diterima JNE dari PT SSI (Storesend Elogistics Indonesia) selaku rekanan pemerintah untuk menyalurkan bansos yang kemudian bekerja sama dengan JNE dalam hal pendistribusian.
“Menurut kontrak tanggungjawab dari JNE harus mengganti rugi, dan rakyat enggak boleh dirugikan caranya JNE minta lagi beras tambahan, mengganti beras yang rusak, dan itu disampaikan ke keluarga penerima manfaat,” katanya.
Hotman juga menepis adanya unsur melawan hukum terkait isu penguburan beras Banpres yang sengaja disalahgunakan atau dikorupsi untuk mendulang keuntungan.
“Kenapa dicurahkan berasnya, dijual lagi aja ke pasar? Akhirnya kan beras itu dicurahkan, dibuang ke dalam tanah, itulah bukti tidak ada sama sekali niat korupsi. Karena ini memang beras kita. Beras milik JNE,” ujar Hotman menegaskan.
Baca juga: Hotman dukung polisi hentikan penyelidikan bansos di Depok
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ARSIP DUNIA 2022