“Untuk tahap awal atau 20 persen dari kebutuhan infrastruktur IKN memang sumbernya dari APBN yang saat ini sedang berproses, ke depan yang 80 persen tentu dari investasi swasta,” ujar Sekretaris Tim Transisi IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya di Samarinda, Selasa.
Tahap awal yang 20 persen tersebut seperti pembangunan Istana Negara, manajemen konstruksi pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, manajemen konstruksi pembangunan Rumah Tapak Jabatan Menteri di KIPP IKN, dan sejumlah pekerjaan lainnya.
Sehari sebelumnya, saat mengelar “Seminar Tata Kelola Pelaksanaan Pembangunan IKN” di Samarinda, ia mengatakan bahwa seminar tersebut digelar diantaranya karena pihaknya ingin menyebarkan pemahaman ke publik mengenai komitmen pemerintah terhadap pembangunan IKN.
Seminar ini digelar agar publik paham bahwa dalam pelaksanaan pembangunan wajib menerapkan tata kelola yang baik, tidak ada penyelewengan, tidak ada yang main-main, dan tidak ada korupsi karena berbagai pihak, termasuk yudikatif terlibat dalam pembangunan IKN.
Untuk bisa menarik investasi pembangunan yang sebesar 80 persen tersebut, katanya, maka yang dibutuhkan investor secara internasional adalah adanya tata kelola yang baik mulai dari aspek sosial, lingkungan, dan lainnya.
“Untuk menciptakan kepercayaan pada investor bahwa di IKN ini merupakan tempat yang baik, nyaman, dan aman, maka kita tidak boleh memberi sinyal buruk ke investor, sehingga kita harus terus menciptakan tata kelola yang baik di segala aspek,” katanya.
Selain di kawasan IKN, pembangunan juga diarahkan pada kawasan sekitarnya, seperti Balikpapan, Samarinda, dan Kutai Kartanegara, karena untuk kepentingan pembangunan secara luas, pihaknya tidak bisa lepas dari daerah mitra yang semua kawasan penyangga tersebut merupakan satu kesatuan dari IKN.