Sumsel dorong pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro syariah



Palembang (ARSIP DUNIA) – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong pertumbuhan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) syariah untuk membuka akses masyarakat mendapatkan pembiayaan.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Sumsel Amiruddin mengatakan saat ini dari total 8.600 koperasi di Sumsel, hanya 178 unit yang berbasis syariah.

“Target kami ke depan, setidaknya ada yang bertransformasi ke koperasi syariah. Kami tidak muluk-muluk setidaknya ada 25 unit pada 2022,” kata Amiruddin setelah menghadiri acara LKM Syariah Sumsel Award tahun 2022.

Pihaknya, lanjut dia, tidak memasang target tinggi karena koperasi memiliki sistem sendiri, yang mana keputusan untuk beralih dari konvensional ke syariah itu harus disetujui oleh seluruh anggota.

Terpenting, Amiruddin melanjutkan, koperasi syariah yang berjumlah 178 unit tersebut harus didorong dapat menerapkan prinsip syariah secara total.

Upaya tersebut diharapkan akan memancing koperasi lain untuk merambah bisnis berbasis syariah guna semakin menyejahterakan anggotanya.

Dalam unit syariah, yang menjadi pembeda dengan konvensional, terletak pada akad (perjanjian), sehingga tergantung dengan jenis koperasinya, seperti simpan pinjam, produksi hingga pemasaran.

Sejauh ini, pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah mendorong terjadinya pertumbuhan LKM syariah ini dengan menjalankan beragam program.

Program itu ditujukan ke pengurus koperasi dan pelaku UMKM seperti pelatihan dan pengembangan usaha serta digitalisasi. Pemprov Sumsel juga mengalokasikan dana APBD untuk pengembangan ekonomi syariah ini.

“Melalui kegiatan ini, sesungguhnya kami mengarahkan mereka untuk membentuk LKM syariah,” kata Amiruddin.

Ia tak menyangkal terdapat sejumlah kendala sehingga minat untuk mendirikan koperasi atau LKM syariah yang jumlahnya masih rendah di Sumsel, diantaranya adanya image bahwa syariah itu masih konvensional, tingkat literasi masyarakat yang rendah terkait keuangan syariah dan belum melek digital.

Untuk itu, Pemprov menggandeng Forum Dai Ekonomi Islam Sumsel (Fordeiss) dan organisasi keagamaan lainnya untuk meningkatkan literasi masyarakat.

Sementara itu, Ketua Fordeiss Ulil Amri mengatakan pihaknya dalam waktu dekat akan mendirikan BPR syariah dengan kebutuhan dana sekitar Rp2 miliar.

“Kami sekarang lagi menggalang anggota sebanyak-banyaknya, nantinya dana akan didapat dari simpanan anggota sendiri,” kata dia.

Untuk itu, terpenting saat ini memberikan literasi ke masyarakat mengenai LKM syariah, seperti BPR dan BMT. Kemudian, mendorong lembaga ini merambah digitalisasi.

Sejauh ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pangsa pasar keuangan syariah baru mencapai 10,11 persen pada April 2021. Sementara untuk perbankan syariah mencapai 2,6 persen.

 

By pass

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.