“Kerja TKPK sudah menunjukkan hasil, namun perlu dimaksimalkan lagi sehingga angka kemiskinan bisa terus diminimalkan hingga di bawah 10 persen,” kata Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya, di Palembang, Senin.
Menurut dia, untuk menekan angka kemiskinan di provinsi dengan 17 kabupaten/kota itu, TKPK didorong melakukan perluasan penanganan kemiskinan ekstrem terutama di sembilan kabupaten/kota.
Sembilan daerah itu yakni Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrem pada 2021, terdapat kendala penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) dana desa dan APBD sehingga berdampak keterlambatan penyaluran.
Kendala penyaluran dana BLT tersebut terus dievaluasi dan diperbaiki sehingga bisa diterima KPM tepat waktu dan sesuai sasaran, katanya.
Dengan semangat keberhasilan menurunkan jumlah penduduk miskin secara bertahap, pihaknya berupaya melanjutkan sejumlah program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kabupaten dan kota dalam wilayah provinsi berpenduduk sekitar 8,4 juta jiwa itu.
Program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pelatihan keterampilan dan ekonomi kreatif yang terbukti berjalan dengan baik diupayakan lebih gencar lagi.
Dengan bekal keterampilan dan kemampuan membuat usaha ekonomi kreatif diharapkan dapat membantu masyarakat dari keluarga miskin mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kata Mawardi.